Kenaikan BBM : Pertarungan Pemimpin Ber-mindset Produktif vs Konsumtif


Oleh: Mathiyas Thaib dan Hendri Teja

 

Rencana kenaikan BBM bersubsidi per 1 April 2012 disambut pro dan kontra. Di sisi lain, kalangan yang kontra mulai dari ketua umum parpol, anggota DPR, DPRD, kalangan mahasiswa, petani, nelayan, angkutan umum dan masih banyak lagi. Sementara kalangan yang pro adalah, tentu saja, pemerintah dan KADIN.

Salah satu alasan yang terus digadang-gadangkan adalah kenaikan harga minyak dunia yang tidak sebanding dengan besaran anggaran subsidi pada APBN. Jika dipaksakan juga, maka pemerintah harus putar otak untuk “bongkar pasang” pos-pos anggaran. Besaran pos-pos pembangunan lainnya kemungkinan besar akan dikurangi untuk menutup defisit tersebut.

Alasan tersebut terkesan menjustifikasi ikhwal kenaikan BBM.  Bahkan jika ditelisik lebih mendalam, kebijakan tersebut merupakan “potong kompas” dari para elit ber-mindset   konsumtif.

Pasalnya, belakangan ini laju kebutuhan BBM memang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan pasokannya. Masalah pun muncul mengingat BBM merupakan sumber energi utama dalam perekonomian nasional. Penyediaan energi non-minyak yang kendati terus dikembangkan, sampai sekarang belum banyak berperan. Untuk menambal ketimpangan tersebut, pemerintah terpaksa mengimpor BBM. Dan mengingat fluktuasi harga pasar dunia, acapkali prediksi besaran subsidi menjadi kurang tepat (baca: seringkali kurang).

 

 

 

 

 

 

Gambar. Statistik BBM dan Energi Indonesia

Sumber: ”Statistik Ekonomi Energi Indonesia 2004”, Pusat Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, 2004

 

Kecuali pada tahun 1992, 1996 dan 2000, gambar di atas memperlihatkan bahwa laju konsumsi BBM selalu berada di atas pasokan BBM. Ketimpangan keduanya relatif luas. Kondisi serupa juga ditemukan pada laju pertumbuhan total pasokan energi dan konsumsi energi di tanah air. Data ini menggambarkan betapa timpangnya suply-demand energi nasional, sehingga wajar bila saat ini para pakar telah berteriak-teriak tentang krisis energi.

Pada titik inilah perbedaan mendasar antara pemimpin ber-mindset konsumtif dengan pemimpin ber-mindset produktif. Pemimpin ber-mindset konsumtif cenderung bertindak instant dan potong kompas. Mereka mendorong pemerintah untuk “membeli” sumberdaya, produk atau jasa  dari perusahaan multinasional atau negara lain.

Mindset ini memang dapat menyelesaikan masalah kebutuhan dengan cepat. Namun selain  fenomena pasar internasional yang mendongkrak harga, kebijakan ini merugikan karena jika dilakukan terus-menerus akan menyebabkan ketergantungan. Kelemahan ini membuat bargain potition dari negara atau perusahaan multinasional pemasok menjadi tinggi.

Sebaliknya pemimpin ber-mindset produksi, adalah mereka yang benar-benar mau menelisik lebih jauh setiap perkara yang disodorkan. Jika pertanyaannya adalah “bagaimana menutup ketimpangan antara pasokan dengan kebutuhan BBM”, maka solusinya bukan merentangkan tangan keluar jendela, melainkan “bagaimana cara meningkatkan produksi sehingga dapat mencukupi kebutuhan tersebut”.

 

Penjajahan Asing

Terkait masalah BBM, setidaknya ada dua jawaban dari pemimpin ber-mindset produksi.

Pertama, pengalihan BBM ke bahan bakar non minyak. Menyadari ketergantungan yang sangat besar, belakangan telah dilakukan upaya untuk menekan pertumbuhan penggunaan BBM dengan menggunakan bahan bakar non-minyak.

Untuk konsumsi rumah tangga mulai dikembangkan biogass dan biomassa. Pemanfaatan energi non- minyak yang sudah berhasil antara lain adalah batubara dan gas bumi sebagai bahan bakar di pembangkit listrik. Sayangnya sampai sekarang kebijakan belum banyak berperan.

Kedua, melakukan investasi teknologi untuk mendongkrak pasokan BBM, sampai pembangunan industrinya dari hulu ke hilir. Pilihan ini memang berat. Bukan sekedar  perkara investasi yang besar melainkan karena Indonesia telah terlanjur menjadi surga bagi investor pertambangan asing.

Statistik British Petroleum mengungkapkan penguasaan cadangan migas oleh perusahaan asing masih dominan. Saat ini porsi nasional hanya 25%, sementara 75% dikuasai asing. Dari total 225 blok migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama non-Pertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing. Hanya 28 blok yang dioperasikan perusahaan nasional.  Selanjutnya, sekitar 77 blok dioperasikan perusahaan patungan asing dan lokal. Padahal target pemerintah, pada 2025 porsi operator oleh perusahaan nasional mencapai 50%.

Bahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi asing di sektor pertambangan sampai kuartal II-2011 telah mencapai US$1,51. Kuantitas ini sepadan dengan 31,5%  dari total Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai US$4,78 miliar.

Dominasi inilah yang membuat pemerintah kelimpungan membangun kebijakan energi yang pro rakyat. Negara ini tersandera oleh kontrak karya dari perusahaan multinasional semacam Shell, Exxon Mobile, Petronas, Petro China, dan perusahaan asing lainnya.

Namun kondisi ini bukan bermakna kuldesak. Harus ada renegosiasi kontrak karya dengan perusahan-perusahaan tersebut. Norwegia bisa menjadi inspirasi. Negara kecil di Eropa tersebut mewajibkan transfer teknologi dalam 16 tahun sejak kesepakatan ditandatangani dan jangka waktu kontrak. Hasilnya, sekarang Norwegia merupakan salah satu negara terbaik dalam dalam eksplorasi mineral dan pengeboran minyak dan gas di laut dalam.

Indonesia bisa, tetapi apakah pemimpinnya mau?

Categories